SUKABUMI – Ratusan mahasiswa asal Provinsi Papua Barat Daya yang tengah menempuh studi di Sukabumi, Jawa Barat, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait minimnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun Pemerintah Kabupaten/Kota asal mereka.
Meski telah berulang kali menyampaikan aspirasi, hingga kini perhatian yang diharapkan tak kunjung terealisasi.
Terdapat tiga poin utama yang menjadi kendala fatal bagi keberlangsungan studi anak-anak Papua di Sukabumi.
“Pertama, kami mahasiswa Papua Barat Daya mohon bantuan biaya studi akhir. Kami harap agar Pemprov maupun Pemkab mengalokasikan dana atau bisa juga mengambil dari dana Otsus yang diprioritaskan untuk membantu biaya penyusunan skripsi, penelitian, hingga kelulusan,” ujar Petronela, mahasiswi asal Kabupaten Maybrat, PBD, ditemui di Gedung KNPI Kabupaten Sukabumi, Sabtu (7/2/2026).
Selama ini, menurut Petronela, mereka memang mendapatkan beasiswa dari kampus. Namun beasiswa tersebut hanya berupa SPP dari semester 1 sampai semester 5. Sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari dan kos, mereka bayar sendiri.
“Beban finansial di luar itu sangat mencekik. Kami terkendala dengan pembayaran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Untuk bisa sidang skripsi, kami harus memiliki 14 sertifikat SKPI yang harganya bervariasi. Belum lagi biaya PKL, magang, dan bimbingan yang semuanya harus kami tanggung sendiri. Kami kuliah gratis untuk semesteran, tapi biaya pendukung lainnya sangat mahal,” ujar Petronela.
Poin kedua, para mahasiswa Papua Barat Daya di Sukabumi meminta pembangunan asrama mahasiswa. Kebutuhan akan hunian bersama yang layak menjadi prioritas utama guna meringankan beban biaya hidup dan menjaga soliditas mahasiswa.
“Yang ketiga, kalau bisa minta penyediaan Asrama Per-Kabupaten/Kota, mengingat jumlah mahasiswa yang cukup banyak, keterwakilan asrama berdasarkan daerah asal dianggap perlu untuk koordinasi yang lebih efektif dengan pemda masing-masing,” imbuhnya.
Kekecewaan mendalam juga dirasakan Diana, mahasiswa asal Kabupaten Sorong Selatan. Dia dan beberapa mahasiswa asal Kabupaten Sorong Selatan mengaku telah menyerahkan proposal bantuan studi dan asrama sejak lama. Bahkan, pada Juni 2025 lalu, komunikasi sempat terjalin langsung dengan pimpinan daerah, namun hingga kini hasilnya nihil.
”Kami sudah sampaikan aspirasi, bahkan sudah diminta buat proposal asrama dan studi akhir. Kami sudah cek lokasi asrama bersama pihak terkait, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian. Pemerintah terkesan hanya melihat kota studi lain, sementara kami di Sukabumi terabaikan,” kata Diana.
Ketua Himpunan Mahasiswa Papua (HIMAPA) Sukabumi, Stefanus Sosior berharap Gubernur Papua Barat Daya dan para Bupati/Wali Kota terkait segera mengambil langkah nyata sebelum banyak mahasiswa yang terpaksa putus kuliah akibat kendala biaya di tingkat akhir.
“Saya dari Kabupaten Maybrat, kepada Bupati dan dinas terkait tolong perhatikan para mahasiswa yang studi di Sukabumi. Juga untuk Gubernur Papua Barat Daya dan jajarannya. Dan sebagai Ketua HIMAPA, saya sampaikan kondisi ini dialami oleh hampir semua mahasiswa Papua dari 6 Provinsi yang ada di Sukabumi. Kami seperti ditelantarkan, tidak seperti mahasiswa Papua yang studi di kota lain, seperti di Jogja, Jakarta, Malang dan Surabaya,” ujar Stefanus.
Penulis: Dwi P
