KOTA SORONG – Upaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan tinggi di Provinsi Papua Barat Daya semakin nyata.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Perguruan Tinggi Negeri yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing” di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat hingga pemerhati pendidikan, guna membahas langkah konkret menuju pendirian universitas negeri pertama di Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, SH., M.Si, menjelaskan bahwa gagasan pendirian perguruan tinggi negeri di wilayah ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Papua Barat Daya tak lama setelah dilantik.
“Gubernur memerintahkan kami agar segera menindaklanjuti pendirian universitas negeri di Papua Barat Daya, karena provinsi lain di Tanah Papua seperti Papua, Papua Barat dan Papua Selatan sudah memiliki perguruan tinggi negeri,” ujar Adolof Kambuaya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pendidikan Papua Barat Daya menggandeng Universitas Cenderawasih untuk melakukan kajian akademik dan studi kelayakan sebagai dasar pendirian universitas negeri baru.
Tim akademisi Uncen kini tengah bekerja menyiapkan berbagai tahapan, salah satunya melalui pelaksanaan FGD untuk menghimpun masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
“FGD ini bagian dari proses penting untuk menggali masukan dari seluruh stakeholder. Tim dari Uncen nantinya akan mengolah hasil diskusi ini bersama variabel-variabel lainnya menjadi dokumen akademik yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai dasar perjuangan ke pusat,” tambah Kambuaya.
Menurutnya, keberadaan universitas negeri di Papua Barat Daya akan menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia.
Ia menilai, meskipun saat ini telah banyak perguruan tinggi swasta di wilayah Sorong Raya, kehadiran perguruan tinggi negeri tetap dibutuhkan agar masyarakat memiliki pilihan pendidikan berkualitas dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Kita semua punya kepentingan yang sama untuk kemajuan pendidikan di Papua Barat Daya. Perguruan tinggi negeri nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, baik dari sisi tenaga dosen, fasilitas maupun pendanaan. Ini bagian dari upaya mewujudkan program Papua Cerdas dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua,” jelasnya.
Adolof berharap dukungan seluruh pihak terus mengalir agar cita-cita mendirikan universitas negeri di Papua Barat Daya dapat segera terwujud, sebagai wujud nyata pemerataan pendidikan tinggi di Tanah Papua dan langkah strategis menuju generasi Papua yang unggul, mandiri dan berdaya saing.
Penulis: Christo L
