JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI Paul Finsen Mayor (PFM) meminta para pemimpin daerah khususnya di Provinsi Papua Barat Daya mewaspadai kondisi ekonomi Indonesia yang semakin merosot.
Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak menentu bahkan bisa dikatakan sedang alami “krisis”. Hal ini terjadi karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat diikuti oleh situasi global yang penuh ketidakpastian.
Solusi yang disarankan Senator PFM yakni para kepala daerah agar mampu berinovasi untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah masing-masing.
“Karena situasi semakin sulit, apalagi masuk tahun 2026-2028 ini kondisi ekonomi di Indonesia mengalami “krisis”. Masyarakat di daerah-daerah harus diberitahu agar mempersiapkan diri sebelum waktunya tiba, agar masyarakat juga tidak kaget dan bingung, sehingga tidak mengakibatkan kekacauan,” kata PFM dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).
Ketidakpastian kondisi ekonomi ini, lanjut PFM, memacu masyarakat untuk bekerja keras demi bertahan hidup, bahkan tidak sedikit yang kemudian menghalalkan segala cara. Faktor banyaknya pengangguran juga semakin memperparah keadaan dan berimplikasi pada persoalan sosial terutama kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).
“Di Papua Barat Daya, angka pengangguran sudah tinggi dan akan ditambah lagi dengan sarjana yang baru lulus di bulan-bulan ini. Tentu pekerjaan besar bagi Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Papua Barat Daya, untuk mengurangi angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi sekarang,” tukas dia.
Untuk itulah para kepala daerah perlu mempunyai terobosan baru yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Para kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota harus melobi pemerintah pusat, BUMN maupun swasta agar mau berinvestasi atau membuka perusahaan di Papua Barat Daya.
“Investasi yang masuk merupakan penggerak ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja secara luas,” kata PFM yang juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA).
Hingga saat ini di Papua Barat Daya terdapat sekitar 32.000 pengangguran. Akhir bulan ini, menurut PFM, jumlahnya akan bertambah sekitar 4000 lagi dari sarjana yang baru lulus kuliah.
“Oleh karena itu, saya ingatkan para kepala daerah untuk serius mencarikan solusi. Tentu saja di tengah krisis ekonomi yang terjadi, masyarakat berharap banyak terhadap para pemimpinnya,” ucap PFM.
Namun tak kalah penting, para kepala daerah juga menyiapkan regulasi yang memberikan jaminan untuk penyerapan tenaga kerja lokal agar penyerapan tenaga kerja di daerah itu maksimal.
“Di dalam regulasi, tenaga kerja lokal atau orang asli Papua harus diakomodir lebih besar. Perbandingannya mungkin 80 persen asli Papua dan selebihnya bisa dari luar,” ucap PFM.
Penulis : Dwi P
